Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Ekonomi syariah

Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi syariah

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini lalu diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Apabila kita menilik ke belakang, lahirnya Perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan pertimbangan di atas, muncul keinginan untuk membuat Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) sebagai hukum formil (hukum acara) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tim Pokja lalu dibentuk guna menyusun KHAES diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan. KHAES direncanakan selesai dibuat pada tahun 2011 dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Namun, dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi maka tim Pokja belum bisa merealisasikan target. Menurut Prof. Abdul Manan Draft KHAES yang merupakan hasil pembahasan lima tahun yang lalu disepakati berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didasari semangat penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan. (Badilag 6/10/206). Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa poin penting yang diatur dalam Perma tersebut.

Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah

Poin terpenting yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (small claim court) dan gugatan dengan acara biasa (lihat Pasal 2). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Di samping itu, pembagian dua mekanisme tersebut dilakukan karena hukum acara perdata yang ada, seperti Reglemen Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur secara jelas tentang itu.

Terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara dengan gugatan sederhana, Pasal 3 (2) Perma No. 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara dengan acara/gugatan sederhana adalah “pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dengan nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 3(3) menyatakan bahwa pemeriksaan perkara/gugatan sederhana tersebut merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Berdasarkan Pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkara ekonomi syariah dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah dapat diselesaikan dengan tata cara sederhana. Pemeriksaan dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua puluh lima hari sejak hari sidang pertama (Perma Nomor 2 Tahun 2015). Adapun perkara ekonomi syariah yang nilainya di atas dua ratus juta rupiah, diselesaikan dengan acara biasa yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku (lihat Pasal 7 (1)).

Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. (Lebih lanjut baca tulisan penulis: Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah). Jika jumlah hakim yang bersertifikasi Hakim Economi Syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah [Pasal 14 (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016]. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang kecuali undang-undang menentukan lain. Satu dari tiga hakim tersebut menjadi hakim ketua. Dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar putusan, hakim juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.

Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Diskusi mengenai peradilan mana yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syariah, apakah peradilan agama atau peradilan negeri, masih terus menimbulkan perdebatan. Awalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Putusan Badan Arbitrase Syariah dinyatakan secara tegas bahwa pengadilan agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan badan arbitrase syariah jika tidak dilaksanakan secara sukarela berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Namun peraturan ini dianulir dengan direvisinya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 UU ini dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Umum. Kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, bulan Mei 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. (Selanjutnya baca tulisan penulis tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Terkait dengan pembahasan di atas, hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 telah mengubah kembali kewenangan dalam hal mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah yang mana pengadilan agama diberikan kewenangan untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (lihat Pasal 13 (2 & 3). Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sudah tepat dan semestinya jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sehingga wajar apabila hak untuk mengeksekusi atau membatalkan putusan arbitrase syariah terkait dengan perkara ekonomi syariah dilaksanakan oleh pengadilan agama bukan pengadilan negeri. Ke depan, aturan ini harus konsisten dilaksanakan dan tidak diubah kembali.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern