logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Izin Poligami

Izin Poligami

Pengadilan Agama menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu. Hakim dan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan pejabat dan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tegasnya pengadilan agama adalah peradilan yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi pencari keadailan yang beragama Islam.
 
Pengadilan agama adalah pengadilan yang bersifat pasif. Pengadilan tidak memeriksa perkara yang tidak diajukan kepadanya kecuali dimintakan oleh para pihak. Pengadilan hanya akan melaksanakan kewenangannya dalam bidang peradilan saja.
Bentuk perkara yang diajukan pada pengadilan agama dapat berupa gugatan dan permohonan. Termasuk dalam hal ini permohonan izin untuk suami melakukan poligami. Dalam pemberian izin perkawinan poligami oleh Pengadilan Agam Padang tidak mudah, dimana permohonan izin perkawinan poligami hrus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 
Pada dasarnya tata cara perkawinan poligami telah diatur baik dalam hukum negara maupun oleh hukum agama. Diaturnya tata cara berpoligami ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, yaitu perempuan, tujuannya adalah untuk mewujudkan ketentraman serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya.
 
Syarat-syarat mengajukan Poligami
    1) Foto kopi Buku Nikah bermaterai 6000 cap pos;
    2) Surat Pernyataan Izin dari isteri pertama bermaterai 6000 cap pos;
    3) Surat Pernyataan Berlaku Adil bermaterai 6000 cap pos;
    4) Surat keterangan Penghasilan bermaterai 6000 cap pos;
    5) Surat Perjanjian mengenai penyisihan harta selama dengan isteri;
    6) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon);
    7) Bukti pembayaran panjar biaya perkara.
    8) Surat Permohonan 9 (sembilan) rangkap + soft copy dalam bentuk CD/Flash Disk.
    9) Permohonan di atas akan di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
 


 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

info grafis

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern