logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Itsbat Nikah

Itsbat Nikah

Itsbat Nikah atau yang biasa disebut Pengesahan Perkawinan adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah agar perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan sah, dan dicatat sesuai dengan keputusan pengadilan. Akta Nikah merupakan bukti dari adanya perkawinan, dan merupakan jaminan bagi suami atau istri serta hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan, seperti pengurusan akta kelahiran, waris, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, pengesahan perkawinan atau isbat nikah juga biasanya diajukan dengan alasan-alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, atau bahkan karena tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan tidak dicatatnya pernikahan anda di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nantinya anda akan kesulitan ketika anda akan mengajukan keperluan administrasi seperti pembuatan akta cerai anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana pensiun PT Taspen, penetapan ahli waris, dan keperluan lainnya.

 

Lalu apa saja syarat-syarat pengajuan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah tersebut?

  1. Photocopy KTP (Pemohon dan Termohon) Itsbat Nikah.
  2. Photocopy Kartu Keluarga (KK).
  3. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
  4. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.

Setelah melengkapi persyaratan di atas, ikuti langkah-langkah dibawah ini

 Silahkan anda datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon, misalkan anda berada di Kota Cimahi, maka anda harus datang dan mengajukannya di Pengadilan Agama Cimahi.
  • Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat anda buat sendiri atau anda bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma alias gratis.
  • Setelah anda mendapat Surat Permohonan Itsbat Nikah, silahkan foto copy berkas berkas berikut: KTP 2 Rangkap, KK 2 Rangkap, Surat Penolakan dari KUA 2 Rangkap, serta dokumen dokumen pendukung lain.
  • Silahkan daftarkan permohonan anda ke petugas yang berada di pengadilan.
  • Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan perkara tersebut dengan cuma-cuma atau prodeo dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, maka seluruh biaya perkara pemohon akan di tanggung oleh pengadilan.
  • Menunggu panggilan sidang dari pengadilan sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran perkara.
  • Menghadiri persidangan. Datanglah ke Pengadilan Agama sesuai dengan yang telah di jadwalkan dalam surat panggilan, upayan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Untuk sidang pertama bawa dokumen seperti surat panggilan sidang, serta dokumen-dokumen seperti yang disebutkan di atas. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP, KK, atau kartu identitas lainnya yang asli. Untuk  sidanhg selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon serta Termohon kapan tanngal untuk sidang selanjutnya. Untuk sidang kedua dan seterusnya ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan permintaan hakim.
  • Jika permohonan yang diajukan dikabulkan oleh pengadilan, maka Hakim akan mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah. Salinan itsbat nikah baru bisa diambil setelah 14 hari setelah persidangan terakhir.
  • Setelah mendapat salinan putusan penetapan itsbat nikah tersebut, Pemohon dapat meminta KUA setempat untuk  mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan menunjukan bukti salinan penetapan pengadilan

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

info grafis

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern