Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak

A. Pengertian.
Pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak sama dengan Pengangkatan Anak di Peradilan Umum yang dikenal dengan Adopsi (Inggris) atau Tabanny (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung1. Tetapi pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih kepada mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai anak sendiri.2
Berikut ini dikemukakan pengertian tentang beberapa hal penting seputar pengangkatan anak :
1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat .
2. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan ;
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.3
B. Bentuk-Bentuk Permohonan Pengangkatan Anak.
1. Permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia ( Inter State ).
1.1. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yang dilakukan menurut dan berdasarkan adat yang berlaku di beberapa daerah di tanah air.
1.2. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ini dapat berupa ;
 Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption), dan
 Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat melalui lembaga pengasuhan anak.
Pengangkatan anak tersebut dapat pula dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan atau orang tua angkat tunggal ( single parent adoption).
2. Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia atau anak Warga Negara Indonesia oleh Wrga Negara Asing (Inter Country Adoption).
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir . 4
C. Proses Pengangakatan Anak .
1. Permohonan Pengangkatan Anak.
a. Syarat Permohonan .
1). Syarat formil permohonan :
 Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan .
 Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon atau oleh kuasanya.
 Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup .
 Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.5
2). Syarat materil permohonan :
 Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak.
 Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan .
 Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “ Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah “. Tidak boleh ditambah dengan petitum lain, misalnhya menambah petitum dengan meminta agar anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat ( Pemohon ).6
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.
a. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) :
 Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun .
 Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan .
 Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus .7
Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat, dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18 tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.8
b. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) ;
Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1). Sehat jasmani dan rohani .
Sehat jasmani ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohani ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah .
2). Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditunjukan dengan Akta Kelahiran COTA .
3). Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4). Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5). Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, yang ditunjukan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, bila Pemohon Calon Orang Tua Angkat Tunggal (singgle parent adoption) tidak diperlukan buku nikah. Kalau calon orang tua angkat tunggal tersebut janda atau duda, harus ditunjukan dengan akta cerai .
6). Tidak merupakan pasangan sejenis .
7). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak .
8). Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditunjukan dengan Keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja .
9). Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- Persetujuan Calon Anak Angkat (CAA) di atas kertas bermaterai diperlukan bila anak tersebut telah mampu menyatakan pendapat atau memberikan persetujuannya, apabila anak tersebut masih bayi atau anak-anak, maka persetujuannya dapat dilihat di ruang sidang dengan menyerahkan CAA kepada COTA, apabila CAA tidak menagis, dapat ditafsirkan bahwa dia setuju diangkat oleh COTA.
- Surat izin orang tua kandung/wali dibuat di atas kertas bermaterai cukup .
10) Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelhiran tersebut tercantum nama orang tua kandung CAA bukan nama COTA . Hal ini erat kaitannya dan sangat penting terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya apabila CAA tersebut perempuan.
11) Surat penyerahan anak dari ibu kandung / wali kepada COTA .
Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan anak, diperlukan:
- Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada Rumah Sakit/Instansi Sosial.
- Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak .
12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkayan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak .
13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kandung.
14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
Apabila CAA tersebut perempuan, diperlukan juga surat pernyataan dari COTA di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila nanti CAA akan menikah, maka yang akan menjadi wali adalah ayah kandungnya. Karena dari informasi yang terdengar, sudah banyak anak angkat perempuan yang dinikahkan oleh ayah angkatnya, dan KUA tidak mengetahui hal ini, yang sudah barang tentu pernikahan tersebut tidak sah.9
15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhannya.
16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan .
18) Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA), dan
19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi .10

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern