Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Wali Adhol

Wali Adhol

DEFINISI WALI ADHOL

 “Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang

Dari definisi tersebut, wali adhol mengandung minimal lima unsur, yaitu:

  1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
  2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
  3. Kafa’ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; 
  4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; dan
  5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengansyara’

Ketentuan mengenai wali adhol dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa adhol-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhol-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah

Ketentuan mengenai wali adhol dalam peraturan ini sama dengan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas

  1. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai wali adhol dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 23. Substansinya pada dasarnya sama dengan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut di atas

  • Tata cara pengajuan wali adhal:
    Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah
    a. Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
    b. Permohonan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada pengadilan agama / Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.
    c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua.
    d. Permohona wali adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya kasasi.
  • Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah:
    a. Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan
    b. Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan.Permohonan pencegahaan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (pasal 17 UU no 1 tahun 1974).
    Permohonan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama / mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum perkawinan tesrebut dilangsungkan atau di tempat tianggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern