Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Dispensasi Kawin

Dispensasi Perkawin

 
Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya UU Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, yaitu:
a). Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
b). Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum, yaitu:
1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melansungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2) pemohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3) pengadilan agama setelah memeriksa dalam pesidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan
4) salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
c). Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:
1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mangajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.
2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemeritah No. 9 tahun 1975.
3) Pengadilan agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
4) Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern