Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Penetapan Ahli waris

Penetapan Ahli waris

Masih ada perbedaan pendapat diantara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP ( Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan ). Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Huruf b Yang disebut dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetuan bagian masing-masing ahli waris.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan terdapat dalam Pasal 107 angka (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyi texnya sebagai berikut :

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 No.44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama;

Kedua Pasal terserbut di atas jika kita cermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya;

Pasal 107 anka (2) UU No.7 Tahun 1989 tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Taun 2006, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan UU yang baru tidak secara tegas menyataan tidak berlakunya Pasal 107 (2) UU No.7 Tahun 1989, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda- beda.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan asas Lex Posteriori derogate lex periori yang artinya Peraturan baru menghapus peraturan yang lama, maka tentang persoalan penyelesaian permohonan Penetapan ahli waris kita menjadikan satu cara yaitu dengan Permohonan Penetapan Ahli waris dengan mendasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan latar belakang inilah maka tulisan ini patut untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar tidak menimbulkan disparitas putusan/penetapan para hakim.

Penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris :

  1. Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara volunter;
  2. Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan-tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita, PHS;
  3. Pemanggilan Pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang;
  4. Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan dibuatkan BAS;
  5. Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon;

Penyelesaian P3HP dalam praktek :

  1. Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan diajukan oleh Pemohon atau oleh beberapa orang pemohon untuk mendapatkan Akta Komparisi tentang Pewaris, ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing ahli waris;
  2. Penyelesaiannya sangat sederhana, permohonan diterima oleh Panitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya dikeluarkan produk Akta Komparisi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Panitera;
  3. Akta Komparisi, tanpa menggunakan nomor perkara, tetapi menggunakan nomor urut sesuai jumlah P3HP yang diterima pada tahun itu, ada juga yang menggunakan Nomor khusus No…../P3HP/2017/PA…
  4. Biaya pembuatan P3HP ditentukan menurut prosentasi berapa nilai objek harta peninggalan yang dimintakan Akta Komparisi;
  5. Isi Akta Komparisi, isi sesuai apa yang diinginkan oleh Pemohon;

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern