logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Cerai Gugat

Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak .

Dalam sidang perdamaian tersebut , suami istri harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan , usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian , maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

            Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah tidak mungkin lagi didamaikan , dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya . Terhadap putusan tersebut para pihak (penggugat atau tergugat) dapat mengajukan banding.

            Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftrakan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

            Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan , maka satu salinan putusan tersebut tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan itu dilangsungkan . Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada pinggir daftar catatan perkawinan.

            Selain kewajiban sebagaimana tersebut diatas , maka Panitera Pengadilan berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak (penggugat tergugat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

info grafis

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern