logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Cerai Talak

Cerai Talak

Seorang suami yang akan menalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon. Dalam permohonan tersebut dimuat identitas para pihak , yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri)  yang meliputi : nama, umur, dan tempat kediaman serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

            Pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

            Dalam pemeriksaan permohonan yang dilakukan dalam sidang tertutup Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) harus datang secara pribadi . Selama permohonan belum ditetapkan , usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai.

            Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan . Terhadap penetapan tersebut istri dapat mengajukan banding.

            Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak , dengan memanggil suami istri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang diahdiri oleh istri atau kuasanya.

            Dalam hal istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut , tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya , maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran istri atau wakilnya.

            Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam bulan) sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak , tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut , maka gugurlah kekuatan penetapan tersebutdan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

            Setelah ikrar talak diucapkan , maka Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

            Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

            Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

            Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Penitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak (suami istri) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak (suami istri).

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

info grafis

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern