Pengadilan Agama Tanjung Karang Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan pengadilan agama tanjung karang ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua pengadilan agama Tanjung Karang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanjungkarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.




Seleksi Penerimaan Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi langsung situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

<

Artikel

Informasi dan Keberatan

Tata Cara Memperoleh Informasi

 

A. Umum

1.   Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

 a. Prosedur Biasa; dan

 b. Prosedur Khusus.

  2.   Prosedur Biasa digunakan dalam  hal:

 a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

 b. Informasi yang diminta bervolume besar;

 c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

 d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang

     harus diumumkan atau informasi yang harustersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang

     secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan

     oleh PPID.

  3.   Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

       a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

       b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi

           Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

       c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

       d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan

           dengan mudah.

 4.   Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak

       pemberian informasi.

  5.   Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

  6.   Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah

        putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu)

        bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

 

 B. Prosedur Biasa

 

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuaidengan skema alur dalam gambar berikut:

 

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya

      kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan

 2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

 3.   Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di

       unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya

       membutuhkan ijin dari PPID.

  4.   Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta

        termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

  5.   PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

       terhadap permohonan yang disampaikan.

  6.   Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan

        tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan:

        format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

  7.   Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab

        Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang

        diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis

        PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada

        PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan

       Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

  8.   Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada

        Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

  9.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi 

        yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya

        perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format

        Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari

        yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat

        penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut

        kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya

       dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan Informasi                     

13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila

      diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume

      besar.

14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka

      waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom

       penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 

  
C. Prosedur Khusus

 

      Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

 

 1.   Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B

       dalam Lampiran VIII).

 2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan  

 3.   Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang

       diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk

       pengandaannya.

  4.   Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan

        keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya

        dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon

  5.   Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur

       Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

 6.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang

       diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

*. Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

 

 

 

 

 

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

 

A.  Syarat dan Prosedur Pengajuan

1.    Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a.    Adanya penolakan atas permohonan informasi;

b.    Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

c.    Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

d.   Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e.    Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

f.     Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g.    Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2.    Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B.  Registrasi

1.    Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).

2.    Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

3.    Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C.  Tanggapan Atas Keberatan

1.    Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

2.    Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a.    Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b.    Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c.    Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :

§  Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

§  Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbanganyang jelas;

§  Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

§  Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

§  Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

3.    Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Agama Tanjungkarang, Menuju Pengadilan Yang Modern