Hak Hak Posbakum & Prodeo Website Pengadilan Agama Tanjung Karang
logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Hak Hak Posbakum & Prodeo

Hak Mendapat Bantuan Hukum

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Sejak tanggal 1 Maret 2014 Pengadilan Agama Tanjungkarang telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Tanjungkarang dapat datang ke Kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang yang beralamat di Jalan Untung Suropati no, 2 Kedaton Bandarlampung. adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, antara lain :

  • Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

  • Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Blangko berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

  • Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang
  2. menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayuar biaya perkara.
  3. Surat Keterangan Tunjangan Sosila Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Raskin, kartu BLT Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS.

Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon layana Posbakum dan disetujuoi oleh Petugas Posbakum


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi