logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Wilayah Administratif

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA

DATA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG

 

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG

 

Pengadilan Agama Tanjungkarang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Bandar Lampung dengan memiliki luas 169.21 KM 2 yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014)

Pembagian Daerah Admnisitrasi

 Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan/Desa, Dengan rincian :

No

Nama Kecamatan

Kota Kecamatan

Jumlah Kelurahan

1

Teluk Betung Barat

Bakung

5 Buah

2

Teluk Betung Selatan

Sukaraja

6 Buah

3

Panjang

Panjang

8 Buah

4

Tanjungkarang Timur

Kotabaru

5  Buah

5

Teluk Betung Utara

Kupang Kota

6 Buah

6

Tanjungkarang Pusat

Palapa

7 Buah

7

Tanjungkarang Barat

Gedung Air

7 Buah

8

Kemiling

Kemiling

9 Buah

9

Kedaton

Kedaton

7 Buah

10

Rajabasa

Rajabasa

7 Buah

11

Tanjung Seneng

Way Kandis

5 Buah

12

Sukarame

Way Halim Permai

6 Buah

13

Sukabumi

Sukabumi

7Buah

14

Wayhalim

Wayhalim

6 Buah

15

Langkapura

Langkapura

5 Buah

16

Kedamaian

Kedamain

7 Buah

17

Bumi Waras

Sukaraja

5 Buah

18

Enggal

Enggal

6 Buah

19

Labuhan ratu

Labuhan ratu

6 Buah

20

Teluk Betung Timur

Kota karang

6 Buah

 

 

 

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi