logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Artikel

Sidang Itsbat Masal Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2017

Sidang Itsbat Masal Pengadilan Agama Tanjungkarang

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Kota Bandar Lampung mengadakan sidang keliling untuk itsbat nikah masal yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan.

Sidang Itsbath Nikah tahapan yang pertama dilaksanakan pada Hari Jum’at tanggal 8 Desember  2017 bertempat  di Kantor Gubernur Lampung dengan menyidangkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Perkara yang Putus dikabulkan sebanyak 47 perkara, Putus Gugur  4 perkara dan ditunda karena tidak hadir sebanyak 2 perkara.

Pelaksanaan sidang itsbat nikah masalah pada kantor Gebernur lampung dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur  Lampung (Aprilani Yustin Ficardo),  bapak Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama), Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar) dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahapan kedua pada tanggal 15 Desember 2017, Pelaksanaan Itsbat Nikah agar lebih mudah berkoordinasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA (Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.) selaku Ketua Pelaksana Sidang Itsbat Masal, Pelaksanaan Sidang Itsbath Nikah yang kedua ini dibagi menjadi dua titik kecamatan yaitu di KUA Kecamatan Tanjung Senang dan KUA Kecmatan Kemiling.

Tahapan ketiga yaitu tahapan terakhir pelaksanaan sidang itsbath Nikah, dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2017 pelasanaan sidang itsbat nikah sama seperti sidang itsbat pada tahapan kedua dibagi menjadi dua titik yaitu di KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan KUA Kecamatan Labuhan Ratu.

Acara pelaksanaan sidang itsbat nikah masal setiap tahapan langsung ditutup dengan pemberian salinan penetapan Itsbat Nikah secara Simbolis kepada para pihak yang dikabulkan pengesahan nikahnya.

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi