Pengaduan Online

 

Transparansi Perkara

Menu Pengadilan

Transparansi Peradilan

SOP KEPANITERAAN

Kami memiliki 24 tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini271
mod_vvisit_counterKemarin1334
mod_vvisit_counterMinggu ini271
mod_vvisit_counterMinggu lalu16648
mod_vvisit_counterBulan ini17917
mod_vvisit_counterBulan lalu63458
mod_vvisit_counterTotal1377594

Jajak Pendapat

Tampilan website menurut anda ?
 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Ketua beserta IstriMusholla Al Mahkamah PA. Tanjung Karang  Pos Bantuan HukumSuasana Taman PA Tanjung KarangSeputar Bundaran Gajah Kota Bandar LampungTaman KantorSenam PagiOne Stop ServiceInformasi & PengaduanGotong RoyongTaman PAMakan Bersama di Taman PASuasana Sidang
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA KEWENANGAN SIAPA PDF Cetak E-mail
Karya Tulis - Karya Tulis
Ditulis oleh herieds   
Selasa, 18 May 2010 21:50

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA

KEWENANGAN SIAPA

 
   

                                                Oleh : Drs. Baidhowi. HB,SH.

 

 PENDAHULUAN

            Permasalahan ini muncul ketika ada pihak-pihak tertentu yang mempertanyakan mengapa sebuah persengketaan harta, termasuk harta bersama yang merupakan barang atau benda, yang penyelesaiannya seharusnya menjadi kewenangan yurisdiksi kewenangan absolute Peradilan Negeri, tetapi justru masuk kedalam wilayah yuridiksi kewenangan absolute Peradilan Agama ( vide penjelasan Psl 49 ayat (2) angka 10 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006. dan UU 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989). Dan hal ini boleh jadi masih didapat pihak-pihak yang bersengketa harta bersama (gono-gini) yang penyelesaian sengketanya melalui Peradilan Negeri menerima, memutus dan menyelesaikannya dengan anggapan karena itu termasuk hukum barang dan benda, maka hal tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi kewenangan absolute Peradilan Negeri.

          Tulisan ini sengaja penulis sampaikan dengan maksud ingin memberikan sebuah jawaban, atas kompliks kewenangan sebagaimana penulis tuangkan kedalam sebuah judul tersebut diatas, dengan harapan agar didapat kejelasan tentang pemahaman dalam memahami persoalan hukum dan penyelesaian hukum, khususnya yang terkait dengan persoalan harta bersama, sebagaimana judul diatas. Dalam hal ini penulis batasi penyelesaian Sengketa Harta Bersama bagi mereka yang pernikahannya dilaksanakan menurut Hukum Agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, yang pembahasannya penulis urai dibawah ini :

PEMBAHASAN

A.        Dasar Hukum

1.      Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 dan Perubahan menyatakan  “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

 2.      UU RI no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 dan pasal 10 ayat (2) berbunyi : “ Bahwa Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.”

 

3.  Pasal 49 UU no 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan pasal 49 tersebut, pada ayat (2) angka (10) UU no 7 tahun 1989 dan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (10) UU no 3 tahun 2006 tertulis “ penyelesaian harta bersama “.

 4.  Dalam pasal 6 ayat (1) UU no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “ tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan peradilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang “. Sedang didalam pasal 2 UU no 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang,………..” dan pada ayat (2) menyatakan : “ tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan “.

             Apabila kita sepakat bahwa aturan perundang-undangan sebagaimana penulis sebut diatas, adalah aturan yang mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, termasuk aturan yang mengatur yurisdiksi kewenangan masing-masing, baik yang berhubungan dengan absolute kompetensi maupun yang berhubungan dengan relatif kompetensi.

      Karena itu tidaklah beralasan bagi pihak yang mempertanyakan mengapa penyelesaian sengketa Harta Bersama menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama ? vide penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (10) UU no 7 tahun 1989 jo penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (10) UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan UU no 7 tahun 1989.

 B.        Kewenangan PA Dalam Lintasan Sejarah

                  Dalam uraian ini penulis kelompokkan kedalam empat masa / periode yaitu Periode Kesultanan/Kerajaan, Periode VOC, Periode masa Hindia Belanda dan Periode masa Kemerdekaan.

 1.   Periode / masa Kerajaan / Kesultanan

         Periode ini dimulai sekitar abad 11 (sebelas), sejak saat itu telah berdiri beberapa kerajaan islam umumnya dipesisir pantai :

Di Sumatra             : Pasai yang berkembang menjadi Kesultanan Aceh, Siak-

                                Indragiri di Riau, Deli, Langkat, Asahan disumatera timur,

                                dan kesultanan Palembang. 

Di Jawa                  : Peran para Wali telah berhasil mendirikan kerajaan Islam

                                Seperti Demak, Jepara, Gersik, Ngampel, Cirebon, Banten,

                                dan Mataram

Di Kalimantan         : Dikenal Banjar, Kutai dan Pontianak

Di Maluku              : Kesultanan Ternate

Di Sulawesi            : Berdiri Kesultanan Bugis/Makasar

       Pada setiap kerajaan / Kesultanan berdiri Kekuasaan Kehakiman sebagai fungsionaris Pelaksana Peradilan dengan berbagai sebutan :

-         di Jawa disebut Peradilan Penghulu

-         di Sumatera disebut Mahkamah Sar’iyah

-         di Kalimantan disebut Peradilan Qadhi

pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman ada yang disebut Mufti, ada yang disebut Qadhi Besar.

Hukum yang diterapkan ; Berlatar belakang Doktrin Mazhab yang lazim dikenal FIQIH. Umumnya berlatar belakang Mazhab syafi’i. belakangan muncul Kitab SHIROTAHUNOL MUSTAQIM yang ditulis ulama besar Nurrudin Ar Raniri (abad 17). Sarannya diperluas berbagai kalangan ulama, dan dijadikan kitab standar hampir diseluruh nusantara.

Dikerajaan-kerajaan pulau jawa, muncul berbagai Kitab hukum (fiqih) seperti : Kutaragama dan Sajinatul Hukum.

Suasana penerapan Hukum Islam pada saat itu, dapat diduga Mazhab Sentris, yaitu sangat tergantung pada paham Hakim ( qadhi) yang bersangkutan, serta dukungan penguasa setempat. Disamping belum Berwawasan Nusantara, yakni mengutamakan ketertiban dalam lingkungan kawasan Kesultanan, tanpa mengurangi adanya pengaruh dari Kerajaan lain.

    2.   Periode / masa V.O.C ( abad ke 17 / 1600 M )

                           VOC datang ke Nusantara dengan motivasi utama perdagangan, tapi nyatanya menjadi penguasa politik / pemerintahan. Dizaman VOC itulah muncul pengkajian hukum yang melahirkan teori RESEPSIO IN KOMPLEKSU. orang Islam jawa telah menerima hukum Islam secara keseluruhan dan kesatuan utuh, oleh karena itu hukum mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi yaitu hukum Islam.

Kemudian dizaman itu pula Politik Kebijaksanaan Hukum, didekritkan dalam STATUTA BATAVIA (1642), dengan cara :

      -.  VOC mendirikan badan-badan peradilan didaerah yang dikuasaianya.

      -. Bagi yang beragama Islam, diterapkan Hukum Islam dalam bidang

          perkawinan dan warisan

            -.  Untuk itu disusun Kitab Hukum COMPENDIUM FREIJER

 Suasana Ketertiban Hukum

Di zaman VOC itu juga peran hukum sepanjang bidang perkawinan dan warisan sudah positif dan menonjol. Hal itu berlangsung sampai tahun 1800 ( masa penyerahan VOC kepada Hindia Belanda ). Namun Hukum acara belum diatur, sehingga jalannya peradilan masih belum tertib.

 3.   Periode / masa Hindia Belanda

         Pada periode ini, semula mengikuti kebijaksanaan hukum VOC , seperti yang ditegaskan dalam stb. 1882-152 dan pasal 75 RR; tetap diakui Raad Agama, yang Yurisdeksinya kekeluargaan dan warisan. Namun kalau berbagi warisan secara damai , berlaku Hukum Adat.

          Berbarengan dengan politik hukum tersebut, pada periode ini pula dikembangkan berbagai tindakan dan kebijaksanaan berupa :

-.  operasi militer, untuk melumpuhkan kekuasaan kesultanan-kesultanan.

            -. politik Westernisasi, yaitu : memberatkan penduduk pribumi terutama kalangan bangsawan. Membuka pendidikan dengan nilai-nilai budaya barat, yang muatannya menanamkan rasa benci terhadap Islam, dan Rasa Superior atas budaya Barat dan Inferior terhadap tradisi dan Islam. Juga membuka lebar pintu bagi Zending.

                Selain hal tersebut diatas, juga berkembang pengkajian persentuhan adat       

      islam, yang motifasi utama mengokohkan kekuasaan penjajahan dan            

      kesimpulan hasil penelitian ; Teori Resepsio :

            -.  antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dua unsur konflik dan Antagonistik,

           yang mengatur tertib masyarakat bukan Hukum Islam, tapi Hukum Adat, ada   

                      pengaruh Hukum Islam dan Hukum Adat, tapi punya kekuatan apabila  

                      diterima dan sesuai dengan Hukum Adat.

  Untuk merealisasi teori Resepsio, dibentuk komisi TERHAR yang hasilnya stb 1973-116 :

1.      Hukum Waris Islam belum diterima penuh oleh Hukum Adat.

2.      Mencabut yurisdiksi Raad Agama mengadili warisan dan mengalihkan kepada Landraad

3.      Raad Agama di bawah pengawasan Landraad

4.      Putusan Raad Agama harus mendapat EXECUTOIR VERKLARING dari Landraad

 Ketika itu suasana dan peran     Peradilan Agama

-                     Menjadi Peradilan Semu, antara resmi – tidak resmi

-                     Terbangkalai dan tidak menentu

-                     Hukum acara tidak punya

-                     Hukum materil merujuk pada fiqih mazhab

 4.   Periode / masa kemerdekaan

                  a.   periode 1945 – 1970

                  yang patut dicatat :

1.      Undang-Undang Dasar no 1 / 1951

            -. Pasal 4. ketentuan tentang pembentukan Peradilan Agama di seluruh  

                Indonesia

            -. Penghapusan :      - Peradilan Adat

             - Hukum Acara Adat dan

             - Hukum Pidana Adat

                        2.  Peraturan Pemerintah no 45 /1957

                             -. Pelaksanaan pembentukan Peradilan Agama

                             -. Mengatur Yuridiksi Peradilan Agama meliputi :

                                 a.  bidang kekeluargaan

                                 b. warisan dengan syarat sepanjang hal itu hukum yang hidup dalam  

                                    kesadaran masyarakat

                             -. Suasana dan peran Peradilan Agama

                                 a. Tetap seperti suasana stb. 1937 – 116 ; - kabur, tidak tegas

                                 b. Lembaga Badan Peradilan Agama berangsur dibentuk, tapi pranata

                                     hukum tetap terbengkalai, struktur organisasinya tidak seperti  

                                     layaknya Peradilan  kontemporer

                                 c. kekaburan yurisdiksinya menimbulkan titik singgung dengan

                                     peradilan umum

                   b.  periode 1970 -1989

                       yang penting dicatat

                      1. undang-undang no 14 tahun 1970, pasal 10 :

                         -. menempatkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan kekuasaan  

                             kehakiman

                         -. dengan demikian, secara konstitusional, peradilan agama merupakan

                             salah satu badan peradilan yang disebut pasal 24 Undang-Undang Dasar  

                             1945

                         -. kedudukan dan kewenangannya;  sebagai peradilan Negara ( pasal 3 ayat

                            (1) UU no 14 / 1970. sederajat dengan peradilan lain untuk memeriksa

                            dan mengadili ; - bidang tertentu, bagi kelompok tertentu ( penjelasan  

                             pasal 10 ayat (1) UU no 14/1970 ).

                         -. Pasal 10 ayat (4)  dan pasal 11 ayat (1)

                             Pembinaan/pengawasan fungsi peradilan agama dibawah Mahkamah  

                             Agung.

                            Organisatoris, adminstratip, finansial, dibawah menag

                      2.  Undang – undang nomor 1 / 1974

                          -. Kodifkasi – Unifikasi Hukum Perkawinan

                          -. Fundamentum Perkawinan : Menurut Hukum Agama ( pasal 2 ayat (1) )

                          -. Pasal 63 bagi yang beragama Islam  sepanjang perkawinan tunduk pada  

                             Pengadilan  Agama

                          -. tapi nyatanya :

                             Yurisdiksi Peradilan Agama masih tebatas, belum meliputi seluruh  

                             bidang  perkawinan, masih sebatas yurisdiksi yang diatur PP no 45 / 1957

                         -. pasal 63 ayat (2), putusan Peradilan Agama dikukuhkan Peradilan Negeri

                      3.  Peraturan Pemerintah no 9 / 1975

                          -. merupakan pelaksana undang-undang no 1 / 1974

                          -. pasal 1 ayat (1), penegasan kedudukan peradilan agama dikaitkan dengan   

                             azas personalitas ke islaman dibidang perkawinan sengketa perkawinan  

                             diselesaikan Pengadilan Agama

                          -. peraturan pemerintah ini mengatur hukum acara; tata cara perkawinan  

                             dan  perceraian

                          -. suasana dan peran peradilan agama pada periode 1970 – 1989 ini tidak  

                              ubahnya pada suasana stb. 1937 – 116, yurisdiksinya tetap kabur baik  

                              bidang perkawinan dan warisan. Malah pasal 63 ayat (2) UU no 1 / 1974

                               melecehkan peradilan agama :

                          -. putusannya mesti dikukuhkan Peradilan Negeri

                          -. seolah bukan peradilan sempurna dan mandiri

                           Pranata hukum tidak ada

                          -. hukum acara tidak punya  - akibatnya jalannya peradilan tidak tertib

                          -. hukum matril tidak punya – akibatnya hukum yang diterapkan doktrin

                              fiqih

                          -. terjadi putusan Disparitas

                   c.  periode 1989 – 2006

                       Tahun 1989 : tonggak monumental Sejarah Peradilan Agama, ditandai  

                       lahirnya UU nomor 7 tahun 1989, tanggal 29 Desember 1989 tentang  

                       undang-undang Peradilan Agama.

            Pokok Fundamen Isi UU no 7 Tahun 1989

                       1. Penegasan kedudukan Konstitusional Peradilan Agama

                           Pasal 1, 2, 5 ayat (1)

                           a. Sebagai Peradilan Negara

                               - berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman ( yudicial power )                                                    

                               - meliputi bidang perkara perdata tertentu

                               - berdasar azas personalia keislaman ( bagi kelompok penduduk yang

                                  beragama islam )

                           b. kedudukan otonomi penuh ( pasal 3 ayat 2 )

                              - tidak dibawah lingkungan peradilan umum ( peradilan lain )

                              - memiliki tingkat instansi sendiri

                              - kedudukan peradilan agama disejajarkan dengan ketentuan pasal 24 

                                UUD 1945

                           c. Kedudukan Mandiri

                               - memiliki organisasi sendiri

                               - perangkat aparatnya lengkap sebagai peradilan kontemporer

                               - berhak melaksanakan sendiri Eksekusi putusnya ( vide penjelasan  

                                  umum angka 6 UU no 7 / 1989 ).

                               - bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain, baik yang bersifat

                                 direktiva, anjuran dan paksaan dari pihak luar atau dari instansi

                                 peradilan yang lebih tinggi

                         2. Penegasan Difinitip Yurisdiksi

                            Pasal 49 dan penjelasan pasal 49 ayat 2 UU no 7 /1989. Bidang tertentu  

                            kewenangan Peradilan Agama ditegaskan :

                            - secara difinitip

                            - dan secara Limitatip

                              a. meliputi seluruh bidang perkawinan

                              b. meliputi seluruh bidang warisan termasuk :

                                  - hibah

                                  - wasiat

                              c. meliputi wakaf

                         Kewenangan mengenai bidang-bidang tersebut :

                       - tidak terpisah

                       - tidak bersifat parsial

                       - seluruhnya utuh menjadi kewenangannya tampa berbagi dengan  

                          lingkungan Peradilan Umum

                      - dengan demikian, UU ini mencoba melenyapkan titik singgung

                         kewenangan dengan lingkungan peradilan umum.

                         3. Penegasan Hukum Acara Yang Berlaku

                            - pasal 54 UU no 7 / 1989

                            - disamakan dengan Hukum Acara Peradilan Umum

                            - HIR untuk jawa dan madura, RBG untuk luar jawa dan madura

                            - ditambah dengan hukum acara yang diatur dalam :

                            - UU no 1 / 1974

                            - PP no 9 / 1975

                            - UU no 7 / 1989

                            - dengan demikian sejak UU no 7 / 1989 berlaku :

                               Terbina kepastian tata tertib beracara, proses persidangan tidak lagi  

                               Adventure Unto Tahune Unknown

                         4. Penegasan Azas Personalitas Keislaman

                            - setiap mereka yang beragama Islam tunduk kepada Pengadilan Agama

                            - sepanjang hal itu meliputi bidang perkara :

                              - perkawinan, warisan, hibah wasiat, wakaf

                              - kedudukan itu bersifat : Imperatip / memaksa, tidak fakultatif

                          5. Penegasan Penerapan Hukum Islam

                            - tidak ada pilihan, selain merupakan Hukum Islam

                            - tentang hal itu ialah Kompilasi Hukum Islam

                   d. Periode 2006 – 2009

                      Kepres no 21 tahun 2004 pasal 2 ayat (2) :

                      Organisasi, administrasi, dan financial Direktorat Pembinaan Peradilan

                      Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah syari’ah

                      Propinsi, dan Peradilan Agama / Mahkamah syari’ah, terhitung sejak tanggal  

                      30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

                       Pasal 4 ayat (2) :

                      Sejak dialihkannya organisasi, administrasi dan financial sebagaimana           

                      dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilingkungan Mahkamah Agung

                      terdapat satuan organisasi Direktorat pembinaan Peradilan Agama yang

                      berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panitera / Sekretaris Jenderal

                      Mahkamah Agung.

                      Penegasan Difinitip Yurisdiksi

                     -  Pasal 2 UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 /1989

                     -  Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat  

                        pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

                     -  tidak lagi mengenai perkara perdata tertentu ( vide pasal 2 UU no 7 / 1989 )

                      -  Pasal 49 UU no 3 tahun 2006

                     - Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan            

                        perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beagama Islam di

                        bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat,          

                        g. Infag, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah.

                      - Pasal 50 UU no 3 tahun 2006 ayat (2) :

                     - apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang  

                        subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek

                        sengketa tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama-sama perkara  

                        sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

  -   Pasal 3 A UU no 3 tahun 2006

                       Dilingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang  

                       diatur dengan undang-undang.

                   e. periode 2009

                      sebagai penysuaian atau singkronisasi terhadap UU no 3 tahun 2009 tentang

                      perubahan kedua atas UU no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

                      perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

                      diubah dengan UU no 3 tahun 2006, telah dilakukan perubahan kedua melalui  

                      UU no 50 tahun 2009, tanggal 29 oktober 2009.

                      Pasal 3 A ayat (1) penjelasan UU no 50 tahun 2009 :

                     Yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan ialah adanya  

                     diferensiasi / spesialisasi dilingkungan Peradilan Agama dimana dapat  

                     dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrade syari’ah,  

                     sedangkan yang dimaksud dengan “ yang diatur dengan undang-undang “  

                     adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

 C.        Kewenangan Siapa

         Dari uraian diatas, penulis melihat, Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri, sejak lahirnya UU no 7 tahun 1989 yang absolute kompetensinya diatur dalam pasal 49 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Kewenangan Peradilan Agama secara difinitip dan secara limitative meliputi bidang perkawinan, warisan, hibah, wasiat dan wakaf, Inklusip didalamnya penyelesaian sengketa harta ( benda ) sebagai harta bersama Dan keberadaan UU ini berusaha melenyapkan titik singgung kewenangan dengan lingkungan Peradilan Umum

Bila kita perhatikan pasal 35 UU no 1 tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan, dalam ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dihubungkan dengan pasal 37 yang menyatakan : “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “. Dalam pasal 1 huruf (f) KHI dinyatakan : “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami – isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun “

Dan dalam pasal 88 KHI disebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama. Maka jelas kewenangan absolute penyelesaian sengketa harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Peradilan Agama, tidak mempersoalkan wujud harta itu apa, apakah dalam wujud benda atau barang, maupun hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik, sepanjang harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi tanpa ada alasan karena obyek harta bersama itu benda, maka berlaku hukum barang/benda, dan karenanyauntuk wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri. Hemat penulis sejauh dalam obyek harta bersama itu  tidak mengandung unsur sengketa milik ( baca : yang subyek hukumnya antara orang-orang yang tidak beragama islam ) maka selama itu pula ia berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.

 

PENUTUP

A.        Kesimpulan

            Dari uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan sbb.

1. bahwa Pengadilan Agama adalah sebuah Peradilan Negara dalam lingkungan Peadilan dibawah Mahkamh Agung sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu, yang kedudukannya disejajarkan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945.

2.      Bahwa Kewenangan Peradilan Agama tidak bersifat parsial, seluruhnya untuk tanpa berbagi dengan lingkungan peradilan umum sehingga tidak Nampak adanya titik singgung kewenangan dengan lingkungan Peradilan Umum.

5.      bahwa penyelesaian sengketa harta bersama yang apabila terjadi sengketa milik, yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh peradilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU no 7 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no 7 tahun 1989.

 B.        Saran – Saran

- Sayogyanya sengketa kewenangan atas penyelesaian Harta Bersama tidak harus terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam memahami hukum harta / benda sebagai obyek suatu perkara, dan apabila ada permohonan penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dan ternyata itu bukan kewenangannya maka pengadilan yang menerima perkara tersebut, seyogyanya menyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangannya.

- manakala harus terjadi tarik menarik kewenangan mengadili sengketa dimaksud, yang semestinya tidak harus terjadi, hendaknya tidak harus bersikukuh dengan mendalihkan penafsiran hukum yang musytabihat, selagi ada dalil shoreh.

           - dengan tidak adanya tarik menarik kewenangan, berarti missi kita dalam     

              memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, tidak membingungkan

              pihak pencari keadilan yang memerlukan perlindungan hukum.

                Demikian yang dapat penulis persembahkan dengan segala keterbatasan, semoga bermanfaat adanya.

 

                                                                        Bandar lampung, 28 April 2010

                                                                        

                                                                                Drs. Baidhowi, HB

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 22 Februari 2011 15:30
 

Translasi Bahasa

Profil Pimpinan

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Ketua PA

Grafik Perkara

CALL CENTER

 

Penunjuk Waktu

Untitled Document
mahkamah agusng
badilum
dilmitum
badilag
pembaruan
putusan asian lii
putusan ma
pedoman perilaku hakim

Untitled Document

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Banner 1