Pengaduan Online

 

Transparansi Perkara

Menu Pengadilan

Transparansi Peradilan

SOP KEPANITERAAN

Kami memiliki 8 tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini706
mod_vvisit_counterKemarin1556
mod_vvisit_counterMinggu ini706
mod_vvisit_counterMinggu lalu18204
mod_vvisit_counterBulan ini19908
mod_vvisit_counterBulan lalu63458
mod_vvisit_counterTotal1379585

Jajak Pendapat

Tampilan website menurut anda ?
 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Ketua beserta IstriMusholla Al Mahkamah PA. Tanjung Karang  Pos Bantuan HukumSuasana Taman PA Tanjung KarangSeputar Bundaran Gajah Kota Bandar LampungTaman KantorSenam PagiOne Stop ServiceInformasi & PengaduanGotong RoyongTaman PAMakan Bersama di Taman PASuasana Sidang
MENETAPKAN HARI SIDANG PERTAMA MELEBIHI 30 (TIGA PULUH) HARI (SEBUAH PEMAHAMAN YURIDIS) PDF Cetak E-mail
Karya Tulis - Karya Tulis
Ditulis oleh dian   
Jumat, 21 Agustus 2009 18:09

PENDAHULUAN

Berangkat dari sebuah filosofi hukum dan anggapan hukum yang menyatakan "tidak selamanya yang WETMATIG adalah RECHTVAARDIG atau tidak semua yang LEGAL itu JUSTICE', begitu pula tidak selamanya yang LAWFULL (sesuai dengan hukum) itu JUSTICE, dikaitkan dengan kekakuan pemahaman hukum, sebut saja di dalam memahami Pasal 68 ayat (1) jis Pasal 80 avat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 jo Pasal 15 jis Pasal 29 ayat (1) PP No.9 tahun 1975, pada kalimat "Pemeriksaan permohonanlgugatan.... dilakukan oleh Ma jells Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat....". . Vide pasal 15 PP No.9 tahun 1975, dan pada kalimat "Pemeriksaan gugatan... dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan . . . ", Vide pasal 29 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 141 KIII, yang sementara difahami oleh orang kebanyakan apabila tidak disidangkan dengan kata lain apabila sidang pertamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkan di Kepaniteraan dianggap haram clan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pertanyaannya, apa benar demikian? Hal inilah yang mendorong penulis untuk menuangkan sebuh pemikiran yang sedikit tidak kaku dalam mcmahami aturan-aturan yang tidak bernyawa itu, agar terlihat ruh yang terkandung dibalik pasal-pasal mati itu ke dalam sebuah judul "Menetapkan Hari Sidang 1 Melebihi s0 (tiga puluh) Hari (Sebuah Pemahaman Yuridis), yang selanjutnya Penulis coba urai dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Bertitik tolak dari tujuan clan tafsiran filosoti dan kewenangan peradilan, inklusif di dalamnya secara umum Hakim memiliki peranan To Enforce The Trulh anti Justice, menegakkan kebenaran clan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti kaku dan sempit, karenanya dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bukan berdasarkan Undang-undang, ini mengandung pengertian bahwa peranan Hakim dikaitkan dengan illl yang ada harus bertitik tolak dari kesadaran, tidak ada peraturan/undang-undang yang eksak. hukum dan peraturan/UU pada dasarnya bersifat relatif sesuai dengan faktor waktu, tempat clan keadaan.

Portalis mengingatkan. pada saat suatu UU dibuat (baca Legislative Power), nampak sangat lengkap, tetapi baru sa_ja Undang-undang itu dibuat, seribu pertanyaan tak terduga sebelumnya telah bermunculan dihadapan Hakim, termasuk bunyi pasal-pasal seperti Penulis sebut di atas.  

FAKTOR WAKTU

sedikit Penulis ambilkan contoh dari pasal-pasal di atas. u.inam pasal 68 dan pasal 80 UU No. 7 tahun 1989 (baca yang telah ,ienuan IJtJ No. 3 tahun 2006) tertulis, Pemeriksaan permohonan­dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) ,ztelah berkas atau surat gugatan/permohonan didaftarkan di Kepaniteraan. dalam pasal 15 PP no 9 tahun 1975 tertulis; pengadilan yang bersangkutan :mmpelajari isi surat... dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat..., kemudian pada pasal 29 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 141 ayat (1) KHl tertulis pula, pemeriksaan gugatan.... dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan...

 

Pertanyaan pertama muncul, sejak kapan perhitungan 30 (tiga puluh) hari itu dimulai? Kemudian pertanyaan berikutnya muncul lagi, apakah hari dimaksud termasuk hari libur atau hanya hari kerja?

untuk pertanyaan pertama di atas, barangkali di pasal 68 dan pasal 80 UU No.7 tahun 1989 dan pasal 15 PP No.9 tahun 1975, sudah terjawab, yaitu sejak surat/berkas gugatan didaftarkan di Kepaniteraan. Tetapi dalam pasal 29 PP No.9 tahun 1975 dari perkataan "setelah diterimanya berkas/surat gugatan... '` kata"nya'" dalam kalimat tersebut sepertinya tertuju pada kata "Hakim", ini akan berarti 30 (tiga puluh) hari di sin] terhitung sejak berkas/gugatan itu diterima oleh Hakim yang akan memeriksa dan atau menyidangkan. dan ini akan berarti pula suatu perkara disidangkan/diperiksa selambat-lambatnya 44 (empat puluh empat) hari sejak perkara didaftar. Jadi agak sedikit rancu dalam hal ini, memang ada penjelasan pasal 29 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 yang intinya hanya menjelaskan sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara. tidak secara tegas mulai kapan dihitungnya 30 (tiga puluh) hari itu.

Ok, boleh juga kita berdalih. apabila terjadi kontradiksi (ta'arudhul adillah) antara dua aturan, maka diambil aturan yang lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam hal ini didahulukan i1U No.7 tahun 1989 dari PP No.9 tahun 1975. Namun perlu dicatat bahwa PP No.9 tahun 1975 dengan berlakunya UU No.7 tahun 1989 tidak telah dinyatakan dicabut, ini berarti tetap berlaku sebagai aturan organik dari pelaksanaan UU No.l tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan pertanyaan kedua, apakah 30 (tiga puluh) hari dimaksud termasuk hari libur atau hanya hari kerja? Nampak akan tambah rancu lagi, dalam arti akan menimbulkan berbagai penafsiran, mengapa demikian? Karena di dalam LILJ atau PP dimaksud baik dalam pasal-pasal dan ataupun pen jelasan pasal-pasal tidak sedikitpun ada penjelasan tentang itu, hanya dalam praktek untuk menentukan hari-hari dimaksud ada van;o menghitung hanya hari kerja seperti penyampaian panggilan, sedang dalam masa banding dan lain-lain nampaknya dalam praktek tidak hanya menghitung hari kerja tetapi juga termasuk hari libur, akan halnya dalam praktek perhitungan >0 (tiga puluh) hari. kclihatannya termasuk hari liburpun di dalamnya.

Lalu pertanyaannya apakah dalam penentuan 30 (tiga puluh) hari di luar hari libur disini, akan diancam dengan sebuah pernyataan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanyaan berikutnya pun muncul, perturan perundangan yang mana yang dilanggar? Jawabnya pasti tidak jelas, karena UU/ peraturannya tidak men jelaskan. kalaupun ada di dalam penjelasan UU dimaksud, hanya tertulis cukup jelas. tapi kebanyakan orang melihatnya tidak jelas.

Apabila dalam perhitungan ',U (tiga puluh) hari dimaksud inklusif pula di dalamnya hari libur, berarti rata-rata dalam 1 (satu) bulan mempunyai 4 (empat) hari libur yakni Hari Minggu. belLim lagi ditambah hari libur fakultatif untuk instansi tertentu yaitu pada Hari Sabtu. ini berarti pula rata-rata dalam 1 (satu) bulan 4 (empat) Hari Sabtu. ]ad] jumlah hari libur rata-rata setiap bulan berarti 8 (delapan) hari, jadi kalau 3() (ti,-,a puluh) liar] di sini diartikan hari kerja, berarti pula penetapan hari sidang pertama dihitung sejak pendaftaran di Kepaniteraan akan menunjuk pada hari ke tiga puluh delapan atau hari ke-8 (delapan) bulan berikutnya bila pendaftaran dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan sebelumnya. Ini beberapa contoh pertanyaan-pettanyaan yang timbul yang terkait erat dengan faktor waktu.

Pertama,panggilan terhadap tergugat yang tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak  mempunyai tempat kediaman yang tetap sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 139 KHI, hari siding 1 ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan sejak panggilan terakhir.

 

Kedua,   Panggilan terhadap yang berada diluar negeri (Vide pasal 20 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 pasal 139 ayat (2) KHI) sebagimana ketentuan pasal 29 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 140 dan 141 ayat (3) KHI, penetapan hari siding 1 sekurang kurangnya 6 bulan sejak dimasukkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan.

 

Lalu pertanyaan berikutnya. kapan hari sidang 1 ditetapkan bila tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi peradilan dimana perkara diajukan? dalam pengertian alamat tempat tergugat jelas, apakah diatur dalam pasal-pasal perundangan yang ada mengenai batas waktu pemanggilan`?

Sejauh pengamatan Penulis. tidak nampak jelas diatur dalam pasal-pasal tertentu, namun dalam praktek nampaknya diserahkan sepenuhnya kepada Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan kapan hari sidang I itu ditetapkan.

Hal ini boleh jadi diilhami oleh pemikiran hukum sebagaimana tersirat dibalik pengertian yang tersurat dalam pasal 29 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 141 ayat (2) KHI yang menyatakan: "Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan., perlu diperhatikan tenggang waktu

pemanggilan dan diterimanva panggilan tersebut oleh Penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka" clan atau seperti yang disebut dalam Pasal 146 Rbg: "Dalam menetapkan hari sidan`a. maka Ketua Pengadilan Negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak clan tempat persidangan, clan ..."

Dari bunyi pasal teraehut. tidak menjelaskan bahwa tergugat dalam hat ini berada di dalam atau di luar wilayah yurisdiksi pengadilan tempat gugatan diajukan. Dan ini bisa dipahami dari kalimat. "perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanva panggilan tersebut, "atau pada kalimat, "....memperhatikan jarak antara tcmpat tinggal atau tempat kediaman para pihak clan tempat persidangan. dan...". .al:hirn\-a ditetapkanlah hari sidang pertama oleh Hakim yang ditunjuk sesuai dengan jarak clan atau di wilayah pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. tentu denuan mengingat sumpah jabatannya bukan atas sekehendaknya semata.

FAKTOR KEADAAN

Barangkali masih terkait denuan uraian terakhir pada faktor tempat di atas, sebagai yang tersirat dari bunyi P&,al ?9 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 141 ayat (2) KHI clan Pasal 146Rbg di atas, terutama dalam kalimat terakhir pada pasal 146 Rbg (baca lanjutan hunvi pasal di atas) "..., clan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan. bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan malampaui tiga hari kerja, kccuali dalam keadaan yang san Jat mendesak".

Penulis garis bawahi kalimat, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, padahal kalimat sebelumnya berbunyi tidak diperbolehkan. Apabila kita pahami lebih dalam dari pengertian tidak diperbolehkan, ini akan berarti haram hukumnya bila surat panggilan sidang itu disampaikan kurang dari tiga hari kerja (yang filosofinya agar tergugat dapat mempelajari gugatan clan dapat herkesempatan untuk menggunakan hak jawabnya), tapi mengapa ada istisnalpengecualian dengan kata. "kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak" yang dalam teori bahasa, kata keadaan yang sangat mendesak disebut mustasna/yang dikecualikan.

Pertanyaannya, apakah rumusan hukum di atas plin-plan? Jawabannya bukan itu, tetapi di sinilah pengertian bahwa tidak ada suatu peraturan/Undang­undang yang eksak clan berarti pula sifat dasar dari suatu aWranlUndang-undang adalah relative atau amat dipengaruhi faktor waktu, tempat clan keadaan.

I,alu bagaimana dengan penetapan hari sidang pertama yang telah melampaui 30 hari sebagaimana ketentuan Undang-undang? Apa tidak mungkin faktor waktu, tempat clan keadaan akan mempengaruhi Hakim yang ditunjuk

dalam menetapkan hari sidang dimaksud? Barangkali inilah pokok masalah yang perlu memperoleh jawaban dalam tulisan ini.

Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis melihat bahwa kata "selambatnya 30 (tiga puluh) hari" di atas, boleh jadi mengandung dua penafsiran,

yang pertama bisa jadi dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja clan kedua boleh jadi 30 (tiga puluh) hari termasuk har-i libur.

Kalau kita memahami penafsiran pertama hanya dihitung hari kerja, maka kalau misal suatu perkara terdaftar pada register tanggal 4 Januari 2008 dan hari sidang pertama ditetapkan tanggal 12 Februari 2008, yang apabila dihitung termasuk hari libur, maka interval waktu antara tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2008 berjumlah 39 hari, clan di antara tanggal 4 Januari sampai tanggal 12 Februari 2008 terdapat 2 (dua) hari libur, tanggal 10 Januari 2008 tahun baru Islam clan tanggal 7 F ebruari 2008 tahun baru Imlek, yang secara nasional kedua hari tersebut sebagai hari libur nasional di suatu sisi, sedang di sisi lain antara tanggal 4 Januari sampai tanggal 12 Februari 2008 pula terdapat 4 hari Minggu ( tanggal 6,13,20. dan 27) di hulan ,lanuari, sedang di bulan Februari dua hari Minggu (tanggal 3 clan 10), in] berarti ada 6 hari Minggu sebagai hari libur, sedang pada hari sabtu libur i'akultatif bagi instansi tertentu yaitu 4 hari di bulan Januari 2008 clan 2 hari di bulan Februari, ini berarti 6 hari libur pada hari Sabtu, dan bila dijumlah keseluruhan hari libur antara 4 Januari sampai 12 Februari 2008 adalah berjumlah 14 hari libur. Apabila 30 hari dimaksud L7U dihitung 30 hari kerja efektif berarti penetapan hari sidang pertama selambat­lambatnya jatuh pada hari ke 44 terhitung dari se jak perkara didaftar clan dengan demikian 44 hari dihitung sejak tanggal 4 Januari 2008 maka hari ke 44 jatuh pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 dan ini akan berarti pula penetapan hari sidang tanggal 12 Februari 2008 seperti disebut di atas, masih dalam pengertian 30 hari kerja, dan ini bila pengertian 30 hari yang dimaksud oleh UU adalah 30 hari kerja. `

Kemudian manakala jadwal hari persidangan yang sudah ditetapkan untuk Hakim/Majelis sebagaimana Court Kalender, ternyata bersamaan dengan suatu acara yang sudah terjadwal sebelumnya (katakan; acara pelantikan dan serah terima jabatan ketua misalnya), apakah jadwal persidangan pertama yang akan ditetapkan tidak boleh diundur barang sedikit w-aktu, sedang pada hari persidangan sebelum telah terjadwal clan atau telah terisi penuh untuk ukuran persidangan satu hari.

Apabila kita gunakan analogi hukum, sebagaimana tertulis pada pasal 146 Rbg. pada kalimat terakhir,".....kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak," yang dalam pasal tersebut tidak semata membatasi secara eksak tapi dalam keadaan tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana kehendak i1iJ, dapat dilakukan pula sepanjang rasionalitas alasan cukup, clan tak ada niatan untuk maksud memperlambat clan atau menunda-nunda waktu pemeriksaan clan lain-lain.

Kalau halnya seperti demikian, penulis berpendapat bukankah Allah akan memberikan beban tanggungjawab pada seseorang menurut kemampuan orang itu (Q.S. II:285).

 

 

PENUTUP

Kcsimpulan

Dari uaraian di atas Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.    Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disebut dalam pasal 68 ayat (1) jis pasal 80 ayat (1) UU No.7 tahun 1981) jo pasal 1 s. Pasal 29 PP No.9 tahun 1975 dan pasal 141 ayat (1) KHI bukanlah merupakan suatu ketentuan yang eksak.

2.    Bahwa oleh karena ketentuan dimaksud tidak bersifat eksak, maka sepanjang penetapan hari sidang pertama oleh KetualHakim Majelis yang ditunjuk mempunyai alasan hukum menetapkan pemeriksaan persidangan dimaksud ternyata melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak gugatan/permohonan perkara didaftar di Kepaniteraan Pengadilan. tidaklah cukup alasan dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perungang-undangan. Kecuali bila secara nyata terbukti sengaja memperlambat dan atau menunda-nunda waktu karena maksud-maksud tertentu.

3. Terhadap batasan waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai yang disebut dalam pasal-pasal tersebut di atas. membuka peluang penafsiran yang berbeda yang akan berdampak pula terhadap putusan hakim dalam ancaman batal demi hukum.

SARAN-SARAN

1. Untuk menghindari adanya miss-understanding antara Hakim Majelis yang ditunjuk dan Ketua Pengadilan yang mernmjuk, bila penetapan hari sidang pertama karena keadaan tertentu yang sangat mendesak, mengharuskan Ketua Majelis menetapkan melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perkara didaftar di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan, kiranya perlu alasan­alasan penetapan hari sidang itu dimuat dalam pertimbangan Ketua Majelis Hakim pada Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara itu.

2. ilntuk menghundari adanya persepsi dan atau penafsiran ganda (baca: 30 hari) sebagaimana pasal-pasal dimaksud di atas, kiranya perlu Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) menerbitkan suatu panduan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau setidak-tidaknya untuk di wilayah Lampung di dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA).

Demikian tulisan ini dibuat, sekedar untuk melihat permasalahan di atas dalam sebuah kajian yuridis, atas perhatian, saran dan masukan lebih jauh akan memperkaya khazanah pemahaman kita sebagai aparat penegak hukum dan keadilan. Terima kasih.

 

Wasalamu'alaikum, Wr.W b

 

                                                                                                                               Hormat Penulis

 

 

                                                                                                                           Drs. Baidhowi HB, SH

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Translasi Bahasa

Profil Pimpinan

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Ketua PA

Grafik Perkara

CALL CENTER

 

Penunjuk Waktu

Untitled Document
mahkamah agusng
badilum
dilmitum
badilag
pembaruan
putusan asian lii
putusan ma
pedoman perilaku hakim

Untitled Document

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Banner 1